Awas!! Beredar Banyak Hoaks RUU Cipta Kerja, Polisi Lakukan Patroli Siber

2 min


Jakarta – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih masih di tengah situasi pandemic Covid-19, dan terjadinya demo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, menyampaikan upaya-upaya yang tengah dilakukan hingga sampai saat ini secara massif maupun aktif. Salah satu dengan upaya massif ialah meluruskan berbagai kabar tidak benar alias hoaks yang terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI.

“Pihak kepolisian terus melakukan perbuatan baik untuk menyampaikan ke public supaya lebih mewaspadai hoaks yang beredar di masyarakat,” jelas Argo Yuwono, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, mengantisipasi penyebaran berita hoaks di masyarakat yang menimbulkan kegaduhan dan belum tentu kebenarannya merupakan tugas dari pihak berwajib. Untuk itulah kehadiran tim patroli siber ini merujuk penangkalan pada berita-berita hoaks yang menyangkut RUU Cipta Kerja, dan termasuk meluruskan hoaks melalui social media juga.

“itu merupakan bagian penting dari tugas preemtif kepolisian,” imbuhnya.

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 perihal antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja kelompok buruh pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020, terkait dengan adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omibus Law atau Cipta Lapangan Kerja.

Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan,telegram keluar demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di tengah pandemic virus Corona (Covid-19). Unjuk rasa yang terjadi bisa menjadi dampak besar penyebaran virus lebih meluas, dan berdampak pada kesehatan, moral, perekonomian, hukum dalam tatanan di masyarakat.

Upaya Pencegahan Berita-Berita Hoak Seputar RUU Cipta Kerja

“Sebagaimana sudah disampaikan oleh Kapolri, bila ditengah pandemic Covid-19 ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, atau Salus Populi Suprema Lex Esto,” jelas Argo melalui keterangannya kemarin, Selasa (6/10/2020).

Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan kabar tidak benar atau bohong/hoaks ialah melalui social media. Dalam poin ke-5 isi telegram, petugas polisi seluruhnya melakukan patrol siber terus menerus di social media dan perusahaan media yang membangun opini public setuju atau tidak setuju dengan tingkat unjuk rasa di tengah pandemic. Poin ke-6, petugas diminta melakukan kontra narasi isu yang mendeskreditkan pemerintah dalam keputusannya.

“Dengan melakukan cyber patrol, diharapkan medsos dan media bertujuan untuk mencegah penyebaran berita-berita hoaks yang tidak bersumber,” ucap Argo.

Isi Telegram Kapolri Jendral Idham Aziz

  1. Kapolri meminta jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian awal guna pencegahan terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang menyebabkan konflik social serta aksi anarkis di wilayah-wilayah yang rawan.
  2. Melakukan Pemetaan di berbagai perusahaan dan atau sentra produksi strategis dan memberikan jaminan pelayanan pengamanan, dari adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan tindak provokasi dan memaksa buruh melakukan ikut mogok kerja demi unjuk rasa.
  3. Mencegah dan meredam, mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan penularan Covid-19. Melakukan kordinasi dengan berbagia elemen masyarakat terkait dengan hal ini.
  4. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi efektif dengan Apindo, Dinasker, tokok buruh, mahasiswa, elemen masyarakat lainnya dalam pemeliharaan situasi Kamtibmas kondusif di tengah pandemic Covid-19.
  5. Melakukan patrol Cyber di social media dan management media yang terkait dengan pembangunan opini public yang bersifat memprovokasi dan melanggar kode etik jurnalis.
  6. Lakukan kontra narasi isu-isu tidak benar yang mendeskreditkan pemerintah.
  7. Seluruh jajaran di berbagai wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang bersifar mengumpulkan massa.
  8. Antisipasi harus dilakukan di hulu dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup.
  9. Melakukan pencegahan aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol. Menerapkan penegakan hukum sesuai aturan dalam pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan sesuai protocol.
  10. Menyiapkan rencana pengamanan dan tetap mempedomani Perkap nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Anarkis.
  11. Sejumlah jajaran Polri di wilayah masing-masing diminta untuk tetap melaporkan kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan langsung kepada Kapolri dan Asops.


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Send this to a friend